PwC dan B20 Environment, Sustainability, and Climate Task Force rekomendasikan percepatan transisi yang adil dan terjangkau menuju energi berkelanjutan sekaligus memastikan ketahanan energi

Bali, 1 September 2022 - Energi adalah komponen kunci dari semua aktivitas manusia dan ekonomi. Memastikan pasokan energi yang aman dan terjangkau sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi global, yang telah mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan. Namun, untuk memastikan hal tersebut tentunya bukan tanpa biaya. Ketergantungan terus-menerus pada bahan bakar fosil untuk pasokan energi primer telah menyebabkan peningkatan yang konsisten pada emisi karbon dioksida (CO₂), yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim.

Pada tahun 2019, emisi CO₂ menyumbang sekitar 74% dari emisi gas rumah kaca global dan penggunaan energi menyumbang sekitar 93% dari emisi CO₂. Oleh karena itu, percepatan transisi ke bentuk energi yang lebih berkelanjutan menjadi semakin mendesak jika dunia ingin mencapai tujuannya untuk mengerem perubahan iklim.

Meskipun demikian, penting agar transisi energi tidak mengganggu agenda pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung di negara berkembang, yang bergantung pada akses energi yang aman dan terjangkau. Negara-negara maju dengan pendapatan per kapita, konsumsi energi dan emisi yang lebih tinggi, memiliki peran untuk mendukung negara-negara berkembang dalam perjalanan transisi energinya, terutama melalui penyediaan akses ke pembiayaan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Menurut laporan PwC, Net Zero Economy Index: Code Red to Go Green, pada tahun 2020 tingkat dekarbonisasi global – pengurangan intensitas karbon atau emisi CO₂ terkait energi per dolar PDB – adalah 2,5%. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dari angka tahun sebelumnya sebesar 2,4%. Namun, karena lambatnya transisi energi, laju dekarbonisasi global rata-rata tahunan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, tingkat dekarbonisasi global perlu dicapai lebih tinggi dari 11,7% yang disebutkan dalam laporan tahun 2020 dan delapan kali lebih cepat dari rata-rata global selama abad ke-21 hingga saat ini. Hal ini semakin diperburuk dengan meningkatnya permintaan bahan bakar fosil belakangan ini untuk menjaga ketahanan energi sebagai akibat dari konflik geopolitik.

Mengurangi emisi hingga separuhnya pada dekade ini dan mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini akan membutuhkan kolaborasi antarsektor dan lintas industri. Para pengusaha menyerukan kepada pemerintah, terutama negara-negara G20, untuk menetapkan “komitmen, kebijakan, dan tindakan yang tegas dan berani” untuk mempercepat transisi dan menstimulasi tindakan lebih lanjut dari sektor swasta, dengan menekankan bahwa kolaborasi publik-swasta sangat penting, dan menyambut perubahan kebijakan yang transformatif.

Selama B20-G20 Dialogue yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 2022 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Energy, Sustainability & Climate Task Force (ESC TF) B20 Indonesia mengemukakan tiga rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti agar dapat  diterapkan oleh pemerintah G20 guna mendukung bisnis dalam mendorong perubahan yang dibutuhkan untuk transisi energi: (1) meningkatkan kerja sama global dalam mempercepat transisi menuju penggunaan energi berkelanjutan, (2) meningkatkan kerja sama global dalam memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi berkelanjutan di semua negara maju dan berkembang, dan (3) meningkatkan kerja sama global dalam akses pada level konsumen ke energi modern yang bersih. Setiap rekomendasi kebijakan tersebut mengusulkan tindakan kebijakan spesifik yang harus diambil oleh G20 secara keseluruhan, namun dengan tetap memperhatikan prinsip Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) dalam perjalanan transisi energi tiap-tiap negara.

Chair of ESC TF, Nicke Widyawati saat pidato pembukaannya mengatakan saat ini task force yang dikomandoinya fokus pada transisi energi berkelanjutan, keamanan energi dan kerja sama global antara negara maju dan berkembang. Transisi energi, lanjut Nicke, menjadi agenda semua negara dan harus didukung demi tujuan memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan. 

“Transisi energi tentunya akan mengubah segala hal yang selama ini sudah mapan, mulai dari penggunaan teknologi berbasis bahan bakar fosil, pasar dan produk keuangan yang harus diarahkan pada green financing, rantai pasok ekonomi dan energi hijau, model bisnis terbaru, tata kelola yang berkelanjutan hingga pertimbangan ekonomi politik negara dan kawasan,” kata Nicke yang juga Presiden Direktur dan CEO PT Pertamina (Persero), Selasa (30/8/2022). 

B20 ESC TF, lanjut Nicke, telah merumuskan tiga rekomendasi yang akan dibahas sebagai tema prioritas yakni “Mempercepat Transisi ke Penggunaan Energi Berkelanjutan”, “Memastikan Transisi yang Adil dan Terjangkau” dan “Kerjasama Global untuk Meningkatkan Aksesibilitas Energi.” Ia berharap, melalui Presidensi G20-B20, Indonesia bisa mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan secara etik serta moral bisa memastikan dunia berhasil memenuhi target pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

Sacha Winzenried, B20 Team Leader untuk PwC sebagai Lead Knowledge Partner ESC TF dan Energy, Utilities & Resources Lead Advisor di PwC Indonesia, menyampaikan, “Untuk menutup kesenjangan dekarbonisasi, semua pelaku ekonomi perlu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Melakukan transisi energi dengan benar, yang berarti melaksanakan proses transisi dengan lebih cepat, tanpa gangguan ekonomi dan sosial, dan memastikan tidak ada yang tertinggal, sangatlah penting untuk menjamin dan mempertahankan kelayakan sosial dan politik yang diperlukan untuk perubahan yang begitu besar.”

Negara-negara maju G20 memiliki tanggung jawab ganda: harus mempercepat transisinya sendiri, sekaligus mendukung percepatan transisi di negara-negara berkembang melalui dukungan pada pengembangan kapasitas dan struktur kelembagaan, kerangka tata kelola untuk pasar tenaga listrik dan sektor terkait, kematangan dan kedalaman pasar tenaga listrik, dan model partisipasi sektor swasta yang dapat diterapkan untuk mempercepat transisi di negara-negara berkembang demi kelayakan komersial itu sendiri pada waktunya. Hal ini penting untuk memastikan percepatan dan perluasan transisi energi, yang tanpanya kita, secara kolektif, tidak akan dapat menghindari dampak perubahan iklim yang berkelanjutan.

Seperti dalam laporan PwC, Inventing Tomorrow’s Energy System, mengatasi tantangan transformasi energi akan membutuhkan koordinasi yang solid di tingkat negara, setidaknya pada tahap awal selama pengembangan pasar dan infrastruktur strategis. Namun, baik pemerintah maupun sektor swasta tidak dapat mengelola transisi ke emisi nol bersih dan lanskap energi baru sendirian. Yang dibutuhkan dan sangat penting adalah respons secara kolektif, yaitu negara dan pasar bekerja bersama dengan cara-cara yang baru.