Memperkuat sektor keuangan syariah Indonesia

Jakarta, 19 September 2024 – Segmen syariah, yang merupakan bagian penting dari sektor keuangan Indonesia, menghadirkan potensi pasar yang besar. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya literasi keuangan syariah yang melonjak dari 9%¹ menjadi 39%² antara tahun 2022 dan 2023.

Pemerintah secara gencar mendukung perkembangan sektor syariah dengan penerbitan POJK 10-12/2023, yang mengamanatkan pemisahan Unit Usaha syariah dalam lembaga keuangan sepertibank, perusahaan asuransi, dan perusahaan penjaminan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk melakukan berbagai pengembangan dalam prosedur dan proses bisnisagar dapat memperkuat aspek kelembagaan, menciptakan bisnis syariah yang stabil dan kompetitif, serta mampu menjawab dinamika dan kompleksitas industri perbankan.

Ada tiga alternatif untuk pemisahan Unit Usaha Syariah: (i) pengajuan izin usaha baru, (ii) akuisisi perusahaan berlisensi syariah, dan (iii) divestasi portofolio. Setiap alternatif memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor, termasuk pertumbuhan industri, kelayakan spin-off serta strategi pasca-spin-off dalam aspek komersial, keuangan, pajak, hukum, dan aspek lainnya, serta strategi pasca-spin-off.

PwC Indonesia menyelenggarakan acara bernama “Spin Off Unit Usaha Syariah” untuk memberikan wawasan penting mengenai peraturan yang baru diberlakukan dan struktur alternatif untuk pemisahan Unit Usaha Syariah.

Radju Munusamy, PwC Indonesia Advisory Deals Partner, menambahkan, “Pembiayaan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Basis pasar yang kuat namun belum tergarap menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah. Dengan adanya peraturan baru tentang pemisahan unit syariah, PwC menyadari bahwa pentingnya organisasi untuk tidak hanya beradaptasi dengan peraturan baru tersebut, tetapi juga menggunakannya sebagai pemicu untuk menciptakan nilai dan memetakan jalan menuju kesuksesan.”

Perbankan syariah telah menunjukkan kinerjanya dalam menavigasi krisis dan memiliki pengaruh positif pada aspek sosial-ekonomi. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menjalani transformasi dengan berfokus pada dua aspek utama yang perlu ditingkatkan, yaitu: ketahanan dan daya saing, serta dampak sosial-ekonomi. Aspek pertama melibatkan peningkatan ketahanan dan daya saing, yang dapat dicapai melalui konsolidasi bank-bank syariah, memperkuat ketahanan, kehati-hatian, dan terus berinovasi untuk membedakan produk dan layanan. Selain itu, bank-bank syariah harus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola syariah untuk menghadapi tantangan dengan lebih tangguh dan efisien.

Aspek kedua berfokus pada peningkatan dampak sosial ekonomi melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan keuangan sosial Islam untuk meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung inisiatif sistem keuangan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Radju mengatakan, “Dengan menggarap aspek-aspek tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih positif bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan perbankan syariah yang berkelanjutan, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.”

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.

² Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Survei Nasional Literasi dan Iklusi Keuangan Tahun 2024.