Pemerintah Inggris dan Bank Dunia mendukung Indonesia dalam meningkatkan persiapan dan pelaksanaan proyek infrastruktur

Jakarta, 6 Oktober 2021 - Melalui program Bank Dunia dengan pendanaan Pemerintah Inggris, PwC Indonesia mengembangkan Early Business Case untuk Proyek Transportasi Massal Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2021 menyatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, proyek infrastruktur harus melalui proses perencanaan dan persiapan yang lebih matang untuk memastikan analisis yang diperlukan telah dilakukan dan untuk memudahkan pejabat pemerintah membuat keputusan yang tepat. Business case yang lebih efektif dan terstruktur akan menghasilkan proyek dengan kualitas yang lebih baik, menarik investor, dan pemberi pinjaman. Dengan latar belakang pandemi, sangat penting untuk pembiayaan infrastruktur tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga melibatkan pihak lain, termasuk sektor swasta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, menyampaikan:
“Kita melihat pembangunan infrastruktur merupakan kunci sukses Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Transformasi ekonomi harus dimulai tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Emas 2045 yang mana Indonesia memiliki visi dan misi untuk menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia pada tahun 2045 sehingga RPJMN 2020-2024 disusun sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi Indonesia pada 2045 itu yang setidak-tidaknya kita menjadi negara high economy.”

Sejalan dengan ambisi Pemerintah Indonesia tersebut, sebanyak lebih dari 300 pejabat pemerintah Indonesia baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Provinsi mengikuti pelatihan “Five Case Model Infrastructure Business Case” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan persiapan dan penilaian business case infrastruktur, berdasarkan praktik terbaik Inggris dan prinsip-prinsip G20 selama 2 tahun terakhir. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian program Pemerintah Inggris yang berjudul “Global Infrastructure Programme” dan disampaikan oleh PwC Indonesia.

Untuk merayakan prestasi peserta yang telah menyelesaikan sertifikasi APMG, turut menyaksikan seremoni ini adalah Ir. A. Koswara, M. P. - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, mewakili Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Owen Jenkins - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, David Ingham - Senior Urban Transport Specialist Consultant dan Elena Chesheva - Senior Transport Specialist dari Bank Dunia, dan Julian Smith - Government and Infrastructure Advisor untuk PwC Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan:
“Infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara mana pun, karena infrastruktur memberikan fondasi agar pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Owen, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membuat kemajuan penting dengan terhubung lebih baik melalui infrastruktur transportasi, dan ekosistem start-up yang telah berkembang pesat, menciptakan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh semua.”

“Indonesia terus berupaya menghubungkan infrastruktur yang ada guna mengoptimalkan fungsinya, serta meningkatkan investasi infrastruktur dengan memanfaatkan pendanaan swasta,” tukas Owen. Ia menambahkan bahwa Inggris mendukung upaya Indonesia dalam sektor ini.

“Melalui program ini kami berharap dapat memberdayakan aparatur negara dengan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan masa depan Indonesia. Para aparatur negara dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah mengambil bagian dan menyelesaikan kursus ini. Saya berharap dapat membagikan sertifikat kepada mereka yang telah merampungkan kursus ini. Selamat dan sukses untuk Anda!”

Head of International, UK Infrastructure and Projects Authority, James Ballingall, menambahkan:
“Kami telah bekerja dengan pemerintah Indonesia selama lebih dari empat tahun dalam Global Infrastructure Programme kami. Program ini dirancang untuk membantu suatu negara untuk bisa menyusun business case atau proposisi yang lebih baik untuk proyek infrastruktur yang akan membantu mereka menjadi strategis, layak secara komersial, dan dapat dibiayai. Metodologi ini telah diadopsi dan diajukan sebagai praktik terbaik oleh G20, serta digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia - dan Indonesia termasuk yang terdepan dalam mengimplementasi metode tersebut."

Pada tahap akhir dalam Global Infrastructure Programme, Foreign and Commonwealth Development Office Pemerintah Inggris memberikan dana kepada Bank Dunia melalui Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund untuk menerapkan Five Case Model dan Prinsip G20 ke dalam Tahap Persiapan Business Case Awal untuk Proyek Mass Transit Area Metropolitan Cekungan Bandung di Provinsi Jawa Barat. Dalam acara tersebut, turut diserahkan secara simbolis Early Business Case yang telah diselesaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ir. Koswara selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat turut menyampaikan:
“Pemprov Jawa Barat mengusulkan rencana proyek LRT Bandung Raya dengan dibantu oleh Bappenas dan World Bank bersama Global Infrastructure Programme dengan dokumen Early Business Case yang telah disusun dan akan disempurnakan menjadi outline Business Case sebagai bagian dari proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.” Menurut Koswara, pembangunan angkutan umum massal merupakan pilihan terbaik untuk memperbaiki kondisi lalu lintas dan udara di Bandung Raya yang kian meningkat. Rencana proyek tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas.

David Ingham, Senior Urban Transport Specialist Consultant World Bank, mengatakan:
“Keberhasilan atau kegagalan LRT, atau sistem angkutan massal lainnya, tidak berhubungan langsung dengan jenis kendaraan. Namun, ada tiga hal yang sangat ingin saya sampaikan terkait proyek di Provinsi Jawa Barat. Dari pengalaman Bank Dunia secara global, ada tiga aspek yang harus kita fokuskan. Yang pertama adalah institusinya, yang menurut saya sistemnya harus dikelola di tingkat daerah dan bukan di tingkat nasional. Yang kedua terkait pendanaan, kemudian yang ketiga adalah integrasi.”

Julian Smith, Government and Infrastructure Advisor untuk PwC Indonesia, menutup sesi dengan menyampaikan, “Setiap proyek infrastruktur dapat mengambil manfaat dari business case yang jelas untuk menjabarkan mengapa hal itu diperlukan dan bagaimana menindaklanjutinya. Kami senang dipercaya oleh semua pihak untuk turut serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan kami untuk terus membangun kepercayaan di masyarakat, membantu memecahkan masalah penting, dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Kami berharap business case dan pelatihan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat diterapkan secara terstruktur pada Proyek Mass Transit Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung dan proyek infrastruktur lainnya di masa depan.”