Tren dan Arah Sustainability Report Indonesia di Masa Mendatang

PwC merilis Laporan Asia Pacific Sustainability Counts II.

• Peningkatan secara keseluruhan dalam pengungkapan risiko dan/atau peluang terkait iklim yang teridentifikasi dalam sustainability report perusahaan dari 77% pada tahun 2021 menjadi 88% pada tahun 2022

• Di sebagian besar yurisdiksi Asia Pasifik, 92% perusahaan memiliki target Environment, Social, and Governance (ESG)

• Standar Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah standar dan kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk sustainability report di sebagian besar yurisdiksi

• Pada tahun 2022, 80% perusahaan yang diteliti (di Indonesia) menggunakan Standar GRI untuk sustainability report

• Tujuh dari 14 yurisdiksi Asia Pasifik yang mempelajari rencana untuk menjadikan atau telah mewajibkan pelaporan Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD)

• Di Indonesia, pengadopsi Kerangka TCFD telah meningkat dari 4% pada tahun 2021 menjadi 10% pada tahun 2022

• Tingkat pengungkapan tanggung jawab board of director (BOD) di seluruh yurisdiksi di Asia Pasifik telah meningkat dari tahun 2021 hingga 2022, di mana peningkatan paling nyata terdapat di Indonesia, Selandia Baru, dan Thailand

Jakarta, 5 September 2023 - Ketika dunia terus berupaya untuk mengatasi berbagai isu keberlanjutan, terdapat fokus yang kuat pada pengembangan standar sustainability report yang konsisten, sebanding, dan terpercaya secara global akibat semakin maraknya seruan untuk meningkatkan transparansi tentang masalah-masalah keberlanjutan dari investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Sustainability report lebih dari sekadar melaporkan kinerja operasional ESG, namun juga merupakan alat penilaian strategis dan platform komunikasi dengan investor dan berbagai pemangku kepentingan. Sustainability report juga berfungsi sebagai pemeriksaan “kesehatan” tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan untuk peningkatan keberlanjutan dalam memberikan hasil yang bermanfaat bagi bisnis dan pemangku kepentingan perusahaan tersebut.

Di Indonesia, sustainability report telah diwajibkan bagi lembaga keuangan dan perusahaan terbuka sejak tahun 2019 dan perusahaan tercatat sejak tahun 2020. Namun, karena adanya COVID-19, penerapannya diundur ke tahun 2021. Pada tahun kedua penerapannya, 88% perusahaan tercatat di Indonesia telah menyampaikan sustainability report tahun 2022. Sustainability report adalah instrumen yang penting dalam pendekatan pelaporan ESG bagi perusahaan Indonesia yang mencerminkan strategi perusahaan untuk menanggapi risiko iklim, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kinerja ESG yang lebih baik. Laporan tersebut dapat menggambarkan tanggung jawab keberlanjutan Direksi, menunjukkan upaya peningkatan keterampilan keberlanjutan, serta meningkatkan kredibilitas di publik. Selain sebagai bentuk transparansi ke publik, sustainability report juga untuk menyelaraskan standar global dan menunjukan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

Hari ini, PwC Indonesia mengadakan acara bertema “The Future Directions of ESG and Sustainability Reporting in Indonesia” yang salah satu agendanya mengulas laporan Sustainability Counts II: State of Sustainability Report in Asia Pacific. Laporan yang dikembangkan oleh PwC Singapura dan Centre for Governance and Sustainability (CGS) National University of Singapore (NUS) ini menganalisis kondisi sustainability report di Asia Pasifik. Laporan ini merupakan edisi kedua dari Sustainability Counts, dan memberikan informasi terkini tentang setiap wilayah. Setelah menganalisis sustainability report dari top 50 perusahaan terbuka berdasarkan kapitalisasi pasar di 14 yurisdiksi di Asia Pasifik, laporan ini mengungkapkan lebih lanjut bahwa masih ada kesenjangan pelaporan dan pengungkapan yang penting dihadapi oleh para pelaku bisnis untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki jalur yang layak dan kuat untuk mencapai net zero pada tahun 2050 atau pada pertengahan abad dan menyoroti tantangan yang terus berubah yang akan dihadapi oleh para pelaku bisnis di masa depan.

Kondisi Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Laporan ini mengungkapkan aspek yang menarik mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dimana hanya 54% perusahaan telah mengungkapkan strategi untuk mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan. Hal ini berarti, masih banyak perusahaan-perusahaan, khususnya yang tercatat di bursa efek, yang belum memperhatikan aspek keterlibatan pemangku kepentingan. 

Yuliana Sudjonno, ESG Leader PwC Indonesia menyatakan bahwa, “Sekitar 70% perusahaan Indonesia telah mengungkapkan bagaimana mereka melibatkan pemangku kepentingan dalam sustainability report mereka. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan terhadap keberlanjutan terkini yang paling relevan di seluruh rantai nilainya bagi suatu organisasi. Untuk menentukan topik-topik ESG yang paling penting bagi suatu organisasi, perusahaan perlu memahami tingkat dan dampak keterlibatan pemangku kepentingannya terhadap ekonomi, lingkungan dan komunitas sekitar.”

Peningkatan keterampilan keberlanjutan bagi BOD dan manajemen masih berada di tingkat yang rendah

36% perusahaan yang diteliti melaporkan bahwa direksi atau manajemennya telah mengikuti atau menerima pelatihan keberlanjutan pada tahun 2022, naik dari 24% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, 68% perusahaan di Indonesia telah melibatkan Direksi atau manajemen dalam pelatihan keberlanjutan. Angka ini masih relatif rendah. Keterampilan pemimpin perusahaan harus terus ditingkatkan agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mengawasi strategi, kemajuan dan tata kelola keberlanjutan perusahaan. 

Yuliana Sudjonno, ESG Leader PwC Indonesia, juga berkomentar, “Pada tahun 2022, 90% perusahaan yang diteliti di enam yurisdiksi telah mengungkapkan tanggung jawab BOD terhadap keberlanjutan: Malaysia (100%), Singapura (100%), Korea Selatan (98%), Australia (96%), Indonesia (96%), dan Hong Kong (94%). Sungguh menggembirakan untuk melihat tingkat pengungkapan tanggung jawab BOD di Indonesia telah naik sebesar 36% dari tahun 2021 ke tahun 2022.”

Yuliana menambahkan “Pada tahun 2021, bagi entitas tercatat, Indonesia mengamanatkan pelaporan keberlanjutan/pelaporan kinerja ESG dan menerbitkan panduan sustainability report. Statistik ini menggarisbawahi pendekatan proaktif Indonesia dalam menanggapi tantangan keberlanjutan, dan cukup selaras dengan peningkatan ekspektasi seputar keberlanjutan korporasi.”

Adopsi Standar dan Kerangka Kerja Sustainability Report

Standar GRI dan SDGs adalah standar dan kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk sustainability report di sebagian besar yurisdiksi, diikuti oleh International Organisation for Standardisation (ISO) dan TCFD. Pada tahun 2021, 80% perusahaan yang diteliti di Indonesia melaporkan bahwa mereka menggunakan Standar GRI. Dengan peluncuran International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability Disclosure Standards S1 dan S2 baru-baru ini yang mengadopsi arsitektur Kerangka Kerja TCFD, pengungkapan yang terkait dengan iklim diduga akan menjadi lebih populer dan akan semakin diadopsi oleh perusahaan. Pada tahun pertama implementasi IFRS S1 dan S2, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS memberikan pengecualian bagi pengadopsi awal, memungkinkan mereka untuk menerapkan IFRS S2 Pengungkapan terkait iklim terlebih dahulu, diikuti dengan penerapan IFRS S1 Persyaratan Umum untuk Pengungkapan Terkait Keberlanjutan Informasi Keuangan pada tahun kedua pelaporan. Dalam konteks ini, IFRS S1 dan S2 akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang keberlanjutan dan iklim mereka serta menghubungkan keberlanjutan/iklim dengan informasi keuangan 

Kondisi jaminan sustainability report

Sehubungan dengan penyediaan informasi yang kredibel kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap bisnis, laporan ini menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan yang memperoleh jaminan eksternal dari pihak independen atas pengungkapan ESG, naik dari 37% pada tahun 2021 menjadi 49% pada tahun 2022 di antara perusahaan-perusahaan dari yurisdiksi terpilih di Asia Pasifik yang diteliti di 2022. Mengingat bahwa tiga perempat investor yang disurvei dalam Global Investor Survey oleh PwC mengindikasikan bahwa kepercayaan mereka terhadap sustainability report akan naik jika tingkat kepastiannya sama dengan laporan keuangan perusahaan, pelaku bisnis akan dapat meningkatkan kredibilitas sustainability report-nya dengan memperoleh jaminan eksternal.

Pada tahun 2022, 28% perusahaan di Asia Pasifik telah melakukan internal assurance, di mana Tiongkok menunjukkan tingkat internal assurance tertinggi (58%). Di sisi lain, 49% perusahaan yang diteliti telah melakukan external assurance, di mana tingkat external assurance tertinggi dimiliki oleh Korea Selatan (100%). Meskipun persyaratan jaminan pelaporan bagi perusahaan-perusahaan berukuran tertentu baru akan dimulai pada tahun 2025 di Korea Selatan, hal ini menggembirakan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Korea Selatan dalam studi ini melangkah lebih jauh dalam melakukan jaminan eksternal untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan mereka.

Selain itu, laporan tersebut menyoroti tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis terkait sustainability report dan mencakup pengembangan standar serta kerangka kerja sustainability report utama yang harus diperhatikan dan dinavigasi oleh pembuat Sustainability report.